JMI SUMUT Desak Polres Labuhanbatu Usut Pelaku Aborsi Ilegal di Ajamu
Medan, Faktaonline.com – Perkumpulan Jurnalis Media Independen Sumatera Utara (JMI SUMUT) mendesak Kapolres Labuhan Batu untuk mengusut tuntas kasus dugaan praktek aborsi ilegal di Ajamu Kabupaten Labuhan Batu dan menetapkan para tersangka nya atas laporan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor laporan LP/B/1875/IX/2022/SPKT/RES-LABUHANBATU/POLDA SUMUT.
Menurut Sekretaris JMI SUMUT T Sofy Anwar SH yang juga selaku Anggota Lembaga Pemantau Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (POLRI WATCH), saat dihubungi wartawan melalui telepon selulernya, di Medan, Selasa (13/9/2022) Sore mengatakan, laporan atas tindak pidana aborsi ini bisa dilakukan kepada pihak kepolisian untuk kemudian diproses hukum. Bahkan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), setiap orang yang mengalami dan/ atau mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana wajib untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
Setelah Anda melaporkan suatu tindak pidana dan laporan Anda diterima oleh Polisi, maka polisi akan melakukan penyelidikan untuk menentukan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan yang kemudian dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan. Dalam proses penyidikan inilah penyidik akan mencari dan mengumpulkan bukti.
Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Ilegal, bahwa pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”).
Dari Laporan itu, Sofy asumsikan bahwa aborsi yang dilakukan bukan karena adanya indikasi kedaruratan medis dan juga bukan terhadap kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis (Pasal 75 ayat [2] UU Kesehatan), sehingga tindakan aborsi yang dilakukan korban merupakan tindak pidana yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”, Ucap Sofy.
Dimana, dari pengakuan salah seorang yang diduga pelaku, seorang wanita berinisial KK, dirinya menyatakan bahwa ia melakukan aborsi tersebut atas dasar keinginan sendiri meminta bantu salah seorang bidan disalah satu kliniknya.
“Awalnya saya hubungi bidan itu melalui telfon pak, untuk menceritakan niat saya hendak menggugurkan kandungan saya,” Kalau cerita itu langsung saja datang kerumah, jangan melalui telfon,”ucap bidan berinisial MS kepadanya, hingga ia pun datang kerumah bidan tersebut, lalu dirinya meminta tolong kepada bidan tersebut untuk membantu menjatuhkan kandungannya,”ucapnya.
Menurut Sofy, Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita lihat bahwa UU Kesehatan tidak membedakan hukuman pidana bagi ibu si bayi maupun bidan yang membantu aborsi. Ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, si bidan dapat dihukum dengan Pasal 349 jo. Pasal 348 KUHP:
“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.” Ucap Sofy. (ril jmi)
