Kontraktor Daerah Tidak Dilibatkan Di Proyek Multiyears
Medan,Faktaonline.com – Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi), Sumatera Utara Saggam SH Bakkara mengungkapkan kontraktor daerah tidak dilibatkan di proyek multiyears yang dananya bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
“Di proyek multiyears sebesar Rp 2,7 triliun itu seharusnya ada kontraktor daerah. Namun kami tidak terlibat di situ. Padahal proyek multiyears itu dari rakyat untuk rakyat,” tegas Sanggam SH Bakkara, di saat rapat dengar pendapat dengan Komisi D, DPRD Sumatera Utara, di gedung dewan, Rabu 1 November 2023.
Rapat di pimpin Ketua Komisi D, DPRD Sumatera Utara Benny Harianto Sihotang. Hadir dirapat itu, Wakil Ketua Komisi D, DPRD Sumatera Utara Rony Reynaldo Situmorang, anggota Komisi D, DPRD Sumatera Utara Ir H Yahdi Khoir Harahap, MBA, Ari Wibowo, Abdul Rahim Siregar dan Victor Silaen, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Aldun, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprovsu Mulyono, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumatera Utara Firsal Mutyara dan Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Erikson Lumbantobing serta Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sumatera Utara Yanuar Mahdi.
Lebih lanjut Sanggam mengungkapkan di proyek multiyears ada 163 paket. Dari 163 paket seharusnya ada kontraktor daerah.
“Seharusnya kami terlibat di proyek Rp 2,7 triliun itu guna memberikan peluang bagi pengusaha jasa konstruksi daerah. Namun kami tidak terlibat ,”ungkap Sanggam lagi seraya menyarankan agar ke depan BUMN perlu dibatasi.
Hal senada juga dikemukakan Ketua Gepeksindo Sumatera Utara Erikson Lumbantobing. Erikson mengatakan dunia konstruksi tidak berat. Tapi keberpihakannya tidak ada. “Seharusnya berikanlah kepada kontraktor-kontraktor dan pengusaha-pengusaha di daerah.Kesempatan itu tidak diberikan secara normal,” ujarnya.
Setahun belakangan ini, papar Ketua Kadin Sumatera Utara Firsal Mutyara banyak keluhan di bidang konstruksi.
“Inti keluhan para kontraktor, tidak menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri,”papar Firsal lagi.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara Victor Silaen mengingatkan Dinas PUPR Pemprovsu agar membantu perusahaan konstruksi lokal.
“Dinas PUPR berpihaklah kepada pengusaha konstruksi lokal. Buka selebar-lebarnya tentang jasa konstruksi di Sumatera Utara,”saran Victor.
Rapat Komisi D, DPRD Sumatera Utara dengan kalangan organisàsi dunia usaha jasa konstruksi itu akhirnya diskors. Menyusul Kepala Dinas PUPR Pemprovsu Ir Marlindo Harahap tidak hadir dirapat itu.
Kendati demikian, rapat lanjutan bakal digelar dan pembahasan masih terkait dengan capaian progress proyek multiyears di 2023.
“Rapat diskors dan ditingkatkan lebih tinggi lagi dengan menghadirkan Sekda Pemprovsu Arif S Trinugroho. Jika Pj Gubernur Sumatera Utara DR Hassanudin yang hadir lebih bagus lagi,”saran anggota Komisi D, DPRD Sumatera Utara Ir H Yahdi Khoir Harahap, MBA. (fajaruddin batubara)
