Pemkab Dairi Matangkan Rencana Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026
DAIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025–2026. Program ini merupakan bagian dari agenda nasional yang didorong oleh Kementerian Sosial RI dan didukung penuh oleh Kementerian PUPR RI, dengan tujuan memperluas akses pendidikan berbasis kerakyatan dan inklusif.
Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga telah mengajukan proposal pendirian Sekolah Rakyat ke pemerintah pusat. Setelah melalui tahapan desk evaluation pada 17 April 2025, hari ini, Rabu (23/4/2025) dilakukan survey lapangan oleh tim gabungan dari Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR di Jl. Panji Porsea Km 7, Sitinjo.
Survey tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, bersama sejumlah jajaran terkait, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BKAD, dan perwakilan dari DPRD Dairi.
“Ini adalah survey awal dari dua kementerian. Tim ingin melihat langsung legalitas dan kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Wakil Bupati.
Dijelaskan Wahyu, lahan yang ditinjau memiliki luas sekitar 4,39 hektar, namun karena persyaratan minimal adalah 5 hektar (50.000 m²), pihak Pemkab Dairi menyatakan kesiapannya melakukan ekspansi lahan demi memenuhi ketentuan tersebut.
“Legalitas lahan juga sedang dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di BPN. Kita pastikan semua dokumen pendukung lengkap agar Dairi bisa menjadi salah satu kabupaten penerima program ini,” tegas Wahyu.
Wabup menambahkan bahwa peninjauan hari ini belum merupakan penetapan akhir. Hasil survey akan dievaluasi di tingkat pusat melalui ekspose sebelum diputuskan penerima program. Jika disetujui, tahap berikutnya adalah penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Kita berharap penuh agar Kabupaten Dairi bisa lolos dan terpilih sebagai penerima program ini, demi masa depan pendidikan masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota DPRD Dairi Abdul Gafur Simatupang dan Joel Simanullang, sebagai bentuk dukungan legislatif terhadap pengembangan pendidikan inklusif dan aksesibel di Dairi.
