Pemkab Dairi Raih Apresiasi Pajak Non-Tunai Terbaik di High Level Meeting TPID dan TP2DD Sumut
DAIRI – Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (29/8/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Iman Gunadi, serta perwakilan kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Surya meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi, seperti beras, cabai merah, dan bawang merah. Ia menekankan pentingnya memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga pangan strategis melalui percepatan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), serta perluasan jaringan Toko Pantau Inflasi.
“Seluruh pihak harus memperkuat kolaborasi dan membangun ekosistem hulu-hilir agar harga pangan tetap stabil,” ujar Surya.
Lebih lanjut, Surya menegaskan pentingnya integrasi data pangan berbasis teknologi informasi. Sebagai langkah awal, pilot project sistem pemantauan harga dan stok pangan akan diterapkan di Kota Medan, Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Karo, dan Langkat.
Pertemuan tersebut juga menyoroti penguatan kerja sama lintas lembaga antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, BUMD, dan instansi vertikal terkait. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD), mengoptimalkan peran BUMD pangan sebagai offtaker, serta mendukung hilirisasi hasil panen guna menekan gejolak harga.
Selain isu inflasi, agenda HLM juga membahas percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di bawah koordinasi TP2DD. Surya menegaskan bahwa elektronifikasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Optimalisasi penerimaan daerah secara non-tunai akan membuat PAD lebih transparan dan akuntabel,” tegas Surya.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memperluas kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah melalui QRIS, e-commerce, dan mobile banking.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Iman Gunadi, menyampaikan bahwa tekanan inflasi di Sumatera Utara masih didominasi oleh kenaikan harga kelompok makanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan dalam mengendalikan harga.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima apresiasi sebagai daerah dengan program pajak non-tunai terbaik, atas komitmen dan keberhasilannya dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi daerah. Penghargaan ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Dairi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, efisien, dan transparan.
