Rapat Dewan Gubernur Februari 2026, BI Tetap Pertahankan Suku Bunga 4,75 Persen
MEDAN – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang berlangsung pada 18-19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen.
Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ke depan, BI akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dengan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI Rate lebih lanjut sejalan dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen dan upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth) melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah, serta mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, Kamis (19/2) sore.
Menurutnya, kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sinergi dalam perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Ia menjelaskan arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap mempertahankan stabilitas serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut.
Hal ini didukung dengan langkah-langkah kebijakan, yakni otoritas, asosiasi, dan kementerian/lembaga terkait yang bertujuan untuk mengakselerasi transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD), antara lain melalui penyelenggaraan Hackathon dan pengembangan talenta digital (Digital Talenta Berdaya dan Berkarya-Digdaya) yang diinisiasi akhir Februari 2026.
Kemudian, penguatan kesiapan sistem pembayaran nasional dalam menghadapi periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H, dengan memastikan ketersediaan, keandalan dan keamanan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri, serta menjamin ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang memadai dan berkualitas di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026.
“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk bersama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Adapun, kata Perry, sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat terutama untuk mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita Pemerintah.
“Selain itu, Bank Indonesia terus memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait,” tandasnya.
Dalam hal ini, ia juga menilai, pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diprakirakan melambat dari 3,3 persen pada 2025 menjadi 3,2 persen dan dibarengi dengan divergensi pertumbuhan antarnegara.
Ia mengungkapkan, prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global terutama dipengaruhi oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya tensi geopolitik, kecuali AS yang diprakirakan meningkat dipengaruhi oleh besarnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk investasi terkait artificial intelligence (AI).
“Ekonomi Eropa dan Jepang diprakirakan melambat dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang turun sejalan dengan perlambatan ekonomi global serta permintaan domestik yang belum kuat di tengah pengaruh investasi AI yang meningkat. Ekonomi Tiongkok tetap dalam tren melambat akibat konsumsi rumah tangga yang belum kuat, sementara ekonomi India juga belum kuat dengan menurunnya permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal,” ungkapnya.
Perry menyebutkan, dari pasar keuangan global, ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) tetap terbuka seiring pasar tenaga kerja yang masih lemah. Yield UST terutama tenor panjang tetap tinggi sejalan dengan peningkatan risiko fiskal AS.
Perkembangan ini mendorong aliran modal ke negara berkembang terjadi secara selektif, terutama ke saham dan obligasi jangka pendek. Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) melemah di tengah kenaikan permintaan terhadap safe haven assets yang mendorong kenaikan harga emas.
“Ke depan, ketidakpastian perekonomian global diprakirakan tetap tinggi sehingga memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi,” pungkasnya. (red)
