Sofyan Djalil : Kejar Mafia Tanah Sampai ke Ujung Langit
Medan I Fakta Online. Com – Kemajuan sangat besar di Kementerian ATR/BPN selama kepemimpinan Sofyan Djalil, dan yang paling sangat penting adalah Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengejar para mafia tanah sampai ke ujung langit.
Dengan di bentuknya Satgas Antimafia Tanah untuk pertama kali dalam sejarah di kementerian ini. Suatu bukti bahwa Sofyan Djalil serius untuk masalah ini Dan, ia bersumpah, negara tidak boleh kalah dengan para mafia tanah.
Hal tersebut di sampaikan Staf Khusus dan Juru bicara Kementerian ATR/BPN RI Teuku Taufiqulhadi dalam siaran persnya, jumat (22/10/2021) di Jakarta.
Taufigulhadi mengungkapkan bahwa dulu, semua pihak menikmati kondisi yang tanpa Satgas Antimafia Tanah. Akibatnya para mafia tanah merajalela. Tapi meski merajalela, semua menganggap aman tanpa mafia.
Kini berbeda, publik jadi tahu semua bahwa mafia itu sangat banyak karena langkah Menteri Sofyan Djalil ini. Para mafia menjadi kalang-kabut. Mereka mengerahkan segala kekuatan untuk menyerang balik Sofyan Djalil.
Bahkan ada meminta mundur. Tangan-tangan yang pro-mafia pun kini bergerak dengan kekuatan penuh, dan mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan wewenang Kementerian ATR/BPN, atau menggugat sesuatu yang telah baik di Kementerian ATR/BPN.
misalnya masalah HGU dan HGB. HGU ini adalah wewenang gubernur untuk memberikan kepada suatu korporasi. Gubernur yang merekomendasikan, bukan BPN. Wewenang BPN hanya pada persoalan mengadministrasikan saja, yakni memberikan hak berupa HGU atau HGB. Maka seharusnya ketika direkomendasikan, harus sudah dipahami keadaannya. Jika sudah diduduki masyarakat, maka sebaiknya diselesaikan dulu dengan masyarakat. Korporasi dan pemda harus sudah membereskan keadaan tersebut terlebih dahulu, ucapnya.
Konflik agraria juga bisa terjadi di tanah negara. Misalnya tanah yang dikusai PTPN yang berkonflik dengan masyarakat. Konflik agraria di lahan PTPN tidak bisa diselesaikan oleh BPN karena itu domainnya Kementerian BUMN. Tapi Menteri BUMN pun tidak dengan gampang melepaskan aset negara agar konflik agraria selesai. Karena aset itu telah tercatat di perbendaharaan negara. Jadi Menteri Keuangan pun harus terlibat untuk menyetujuinya.
Soal pendapat yang menyebutkan bahwa ada surveyor kadaster luar yang bekerja untuk pengukuran tanah tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, itu pendapat yang salah sama sekali. Untuk pengkuran tanah, BPN bisa menggunakan tenaga dari luar yaitu juru ukur yang berlisensi.
Juru ukur ini dapat lisensi dari lembaga resmi negara, yang telah lulus setelah mengikuti ujian dan dinilai layak mendapat lisensi. Mereka hadir karena dijamin oleh Permen Menteri ATR/Kepala BPN No. 33/2016 dan No. 11/2017. Ada undang-undangnya, dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan.
Bagaimana dengan pendapat, pengangkatan pejabat di BPN penuh KKN? Itu salah total. Justru sekaranglah pengangkatan pejabat dan mutasi pejabat di Kementerian ATR/BPN sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi dan transparansi.
Setiap pegawai yang berminat untuk dipromosi, boleh mengajukan diri. Setelah itu, kementerian membentuk tim pemandu bakat. Ia diwawancara oleh tim ini, yang di dalam ada menteri, sekjen dan para dirjen dll. Jika lulus, maka ia akan dimasukkan dalam “talent basket” dengan skor tersendiri.
Mereka yang telah berada dalam basket inilah diambil untuk mengsisi semua posisi di seluruh wilayah Indonesia dan juga pusat. Jika belum masuk basket, ia tidak bisa dipromosikan. Dengan sistem merit dan transparansi ini, Kementerian terhindar untuk bersikap _like and dislike_. Dan dengan demikian jauh dari KKN. Bahkan kini, Menteri saja tidak bisa sembarang menempatkan orang kecuali orang tersebut telah ada dalam basket tadi, ujarnya. (766HI).
