Pemprovsu disarankan Tingkatkan IPM Di Sumatera Utara
Medan, Faktaonline.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disarankan untuk meningkatkan indeks `pembangunan manusia (IPM) di Sumatera Utara.. Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Utara.
Hal itu disarankan juru bicara Fraksi Partai Golkar Drs H Syamsul Qamar
di saat DPRD Sumatera Utara menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir anggota dewan atas nama Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemprovsu tahun anggaran 2022, di gedung dewan 27 Juni 2023 lalu
Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Sumatera Utara Drs Baskami Ginting dan Wakil Ketua – I DPRD Sumatera Utara Harun Mustafa Nasution.
Selain menurunkan angka kemiskinan. Syamsul Qamar juga menyarankan lagi kepada Pemprovsu agar meningkatkan mutu pendidikan di seluruh daerah Sumatera.
Hal senada dikemukakan juru bicar Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Utara H Yuli Azmi Sitorus.”Pemprovsu perlu meningkatkan indeks pembangunan gender di Sumatera Utara. Mendorong indeks pembangunan gender guna mendukung partisipasi aktif pembangunan,”tegas Yuli Azmi.
Di rapat paripurna itu, juru bicara Fraksi-Fraksi di DPRD Sumatera Utara masih berkomentar tentang proyek jalan Provinsi Sumatera Utara dengan program pembangunan skema tahun jamak atau proyek multiyears.
Juru bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumatera Utara Pendeta Berkat Kurniawan Laoli mengatakan proyek perbaikan jalan Provinsi sebagai obat ampuh untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Sumatera Utara, namun masih di bawah target.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Utara Tangkas Manimpan LumbanTobing menyarankan agar kualitas jalan dan jembatan di proyek multi years dapat diandalkan.
Juru bicara PDIP DPRD Sumatera Utara Delpin Barus menegaskan proyelk multiyears merupakan pekerjaan rumah bagi Gubernur Sumatera Utara untuk diselesaikan.
Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumatera Utara Ir H Yahdi Khoir Harahap, MBA mengingatkan Gubernur Sumatera Utara untuk dapat menindaklanjuti program proyek multiyears dan harus segera diselesaikan.
Di rapat paripurna itu, Fraksi-Fraksi di DPRD Sumatera Utara dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Pemprovsu tahun anggaran 2022 disahkan menjadi Perda. Rapat paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan dan persetujuan bersama antara pimpinan dewan dan Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda itu. (fajaruddin batubara)
